Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang-undang no. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Undang-undang ini mulai berlaku tanggal 23 Mei 1997. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilakukan jika penanggung pajak tidak melunasi piutang pajaknya sesuai jatuh tempo yang ditentukan. Dasar Hukum: Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 15. 



Penagihan pajak merupakan salah satu perhatian utama para pihak di pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tetapi fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa penagihan pajak yang telah dilakukan semaksimal mungkin tidak juga membuat angka tunggakan pajak menurun. 



Sedangkan penagihan pajak menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 adalah sebagai berikut: “Serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak. penagihan pajak terdiri atas lima tahap, yaitu penagihan pajak seketika dan sekaligus, penagihan dengan surat teguran, penagihan dengan surat paksa, penagihan dengan surat sita, serta penyitaan barang dari penanggung



JASA KONSULTAN PAJAK di BALI - RAJAWALI CONSULTING: Penyedia Layanan Konsultan Pajak Bali RAJAWALI CONSULTING rajawaliconsulting.com Jln. W.R.Supratman Gang Zambex I No. 4, Denpasar Kontak 083114202866
Share This

Tidak ada komentar:

SEOBAGUS , 2017